Setelah berhasil mengubah kata sandi, wajib pajak diminta mengisi passphrase. Passphrase ini berfungsi sebagai pengganti tanda tangan digital saat memanfaatkan layanan Coretax.

Diharapkan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan, karena prosesnya menjadi lebih sederhana dan tidak memakan banyak waktu.

Uji coba Coretax DJP di beberapa sektor industri terlebih dahulu dengan memperhatikan aspek fungsional, performa, dan keamanan.

Pada sistem yang akan datang, menurut DJP, proses-proses di atas disederhanakan sehingga pemberian akses layanan electronic bagi wajib pajak baru dapat dilakukan melalui hanya satu proses, yaitu pada saat pendaftaran untuk memperoleh NPWP atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP secara elektronik atau secara langsung ke KPP terdekat Wajib Pajak.

Sistem yang terus bermasalah itu tentu menjadi sorotan banyak pihak, karena tujuan awal pembangunannya malah untuk mempermudah masyarakat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk mengenal lebih dekat, berikut ini five fakta tentang Coretax yang perlu diketahui masyarakat:

Data wajib pajak pun dapat terintegrasi sehingga memudahkan wajib pajak melakukan konsolidasi maupun melaporkan SPT Tahunan. Satu nomor yang mengintegrasikan semua pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, satu NPWP.

Pembelajaran dari implementasi Coretax di atas dapat menjadi refleksi penting untuk mendukung keberhasilan transformasi digital layanan publik Indonesia di masa depan.

We are on the mission to produce a far better flooring working experience. Our aim here will be to improve the way you shop for, put in, clean and survive your COREtec flooring.

Di kemudian hari apabila wajib pajak tersebut menjadi pengusaha kena pajak, maka perlu melalui proses terpisah untuk mendapatkan akun PKP. Proses pemberian akses layanan pada DJP On line dan akun PKP saat ini pun hanya bisa dilakukan secara manual ke KPP.

Kedua, memperhatikan aksesibilitas koneksi Net. Saat ini koneksi Web di Indonesia masih belum tersebar merata. Infrastruktur internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi fondasi untuk menghubungkan 89 entitas pusat dan daerah, termasuk BUMN dan kementerian, secara terpusat.

“Penyeragaman ini bertujuan untuk memudahkan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak,” imbuh Dwi.

Transformasi electronic ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi DJP dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Implementasi Coretax seharusnya dilakukan secara bertahap melalui beberapa langkah strategis pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang sound.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara melalui transformasi digital, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.